Minggu, 09 Januari 2011

PENGANTAR ILMU FIQH

Al Qur’an dan Al Hadits sebagai sumber syari'at Islam, di samping memberi keterangan tentang masalah-masalah pokok yang hanya dapat diketahui manusia melalui wahyu (aqidah), juga menyampaikan hukum-hukum amaliah untuk dipatuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kedua sumber syari'at tersebut tidak selalu memberi ketetapan yang rinci.

Sayid Sabiq dalam bukunya ‘Fiqh Islam’ mengemukakan bahwa dalam hal-hal yang tidak berubah karena perbedaan waktu dan tempat, seperti tata upacara ritual kepada Allah (ibadah mahdhah), Al Qur’an dan Al Hadits menyampaikan penjabaran rinci dan komprehensif sehingga tidak memberi ruang untuk perubahan, penambahan dan pengurangan. Sedangkan dalam masalah yang akan berkembang dengan perubahan waktu dan tempat (mu’amalah), seperti masalah perdagangan dan politik, syari'at Islam hanya memberi ketentuan secara garis besar.

Dalam hal ini orang boleh melakukan ijtihad dengan mengerahkan akal pikiran untuk menetapkan hukum secara dinamik di dalam kerangka ketentuan pokok yang sudah ada. Dalam kenyataannya, pemahaman tentang ketetapan-ketetapan yang sudah rinci pun berbeda-beda sehingga untuk memilih dan menetapkan hukum yang benar diperlukan pengerahan akal pikiran pula.

Maka untuk memperoleh kepastian hukum, kaum Muslimin mengembangkan Fiqh, yaitu ilmu untuk mengetahui masalah-masalah hukum secara praktis. Al Jurjani merumuskan pengertian Fiqh sebagai ‘ilmu untuk memahami hukum-hukum syari'at dengan ketentuan-ketentuan yang rinci, yang diperoleh dengan akal pikiran melalui proses penalaran dan pengkajian’. Berbicara tentang hukum, kita perlu memahami bahwa ada perbedaan pengertian antara istilah ‘hukum’ di dalam Islam dengan ‘hukum’ sebagaimana yang diterangkan dalam ilmu-ilmu yang berasal dari Barat.

Bila Apeldoorn (dalam bukunya: ‘Pengantar Ilmu Hukum’) menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, maka berarti bahwa ruang lingkup hukum menurut pendapatnya hanya mencakup hubungan antar manusia. Sedangkan hukum dalam Islam mengatur hubungan manusia, baik individu maupun masyarakat, dengan Allah SWT, di samping hubungan antar manusia sendiri. Karena itu Fiqh mencakup aturan-aturan tentang ibadah mahdhah maupun masalah mu'amalah.

Arti sebenarnya dari perkataan Fiqh adalah pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu. Al Quran menggunakan kata Fiqh dalam arti umum yang mencakup semua aspek pengetahuan [QS At Taubah (9): 122]. Pada masa Rasul dan masa-masa awal, kata Fiqh sinonim dengan fahm, 'ilm, dan juga dengan syari'ah. Ini bisa dimaklumi karena pada waktu itu kaum Muslimin tidak disibukkan oleh usaha mencari ketentuan hukum yang spesifik serta rinci, baik karena orang lebih mementingkan unsur ketaatan penuh dan keikhlasan dibandingkan dengan cara mewujudkan ketaatan itu, maupun karena mereka bisa segera bertanya kepada Rasul.

Sampai dengan abad kedua Hijriyah, istilah Fiqh masih mencakup masalah theologis maupun hukum. Sesudah itu pengertiannya mulai menyempit sehingga akhirnya hanya digunakan khusus untuk masalah hukum. Tentang perbedaan antara Syari'ah dengan Fiqh, Asaf A.A. Fayzee dalam bukunya Outlines of Muhammadan Law’ menyatakan: ‘Syari'at is the wider circle, it embraces in its orbit all human actions; fiqh is the narrow one, and deals with what we are commonly understood as legal acts. ...The path of syari'at is laid down by God and His Prophet; the eddifice of fiqh is erected by human endeavour". (Syari'at adalah lingkaran besar yang memasukkan ke dalam orbitnya semua perilaku manusia, sedangkan fiqh adalah lingkaran kecil yang berkenaan dengan apa yang biasa kita pahami sebagai aspek-aspek hukum ..... Jalan syari'at ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan bangunan Fiqh ditegakkan oleh upaya manusia).

Pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat melakukan segala amal perbuatannya dengan mencontoh perbuatan beliau, yang didasari sikap patuh. Meskipun mereka sering bertanya kepada Rasul, tetapi hanya tentang hal-hal yang serius. Mereka tidak banyak mempersoalkan hukum rinci tentang bagaimana melakukan sesuatu, apalagi tentang bagaimana seandainya terjadi sesuatu. Pada suatu ketika sahabat menanyakan kepada beliau tentang sesuatu hal yang sifatnya sangat operasional, maka Al Qur’an memerintahkan sahabat agar menghentikan kebiasaan itu [QS Al Anfal (8): 1].

Hal itu merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah yang memberi keleluasaan kepada manusia untuk mengembangkan sendiri pemikirannya. Setelah Rasul wafat, para sahabat melakukan ijtihad dalam hal-hal yang tidak ada keterangan yang tegas dalam Al Qur’an maupun As Sunnah. Kewenangan ijtihad diberikan oleh Rasul sendiri, sebagaimana beliau sampaikan kepada Mu'az bin Jabbal. Praktik penyelesaian masalah atau yurisprudensi para sahabat kemudian menjadi acuan bagi generasi yang kemudian, dan seterusnya sehingga secara tidak langsung tersusunlah Fiqh.

Dalam perkembangan masyarakat Muslimin ada 'ulama-'ulama yang menaruh perhatian lebih banyak kepada masalah hukum. Salah seorang tokoh penting dan yang terdahulu dalam hal ini adalah Abu Hanifah (699-767 M), yang tinggal di Iraq dan kemudian melahirkan madzhab Hanafi. Para ahli biasanya menganggap Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim (732-798 M) sebagai penulis Fiqh yang pertama. Beliau murid Abu Hanifah, yang diminta oleh Khalifah Harun Al-Rasyid (786-809 M) untuk menulis buku tentang sistem perpajakan menurut hukum Islam. Tetapi ternyata Kitab Al-Kharaj yang ditulisnya itu memuat masalah yang jauh lebih luas dari perpajakan saja. Buku tersebut merupakan susunan sistematik dan kodifikasi ilmu Fiqh yang banyak dicontoh oleh para ulama di kemudian hari.

Pada saat yang hampir bersamaan dengan Abu Hanifah, muncul seorang ahli Fiqh terkemuka di Madinah, yakni Anas Ibnu Malik. Beliau menulis buku tentang masalah hukum yang diberi judul Al-Muwatha'. Apabila Abu Hanifah banyak menggunakan analogi (qiyas) dan pertimbangan kemashlahatan umum (istishlah), ajaran Anas bin Malik yang kemudian berkembang menjadi madzhab Maliki merujuk kepada sunah Nabi dan para sahabat dekat beliau.

Salah seorang murid Anas bin Malik, yakni Muhammad bin Idris As-Syafi'i (wafat 820 M), mengembangkan ajaran gurunya dan membangun teori yang andal untuk menguji kebenaran hadits. As-Syafi'i juga menerima pemikiran Abu Hanifah tentang qiyas, dan membangun teori yang sistematik dan rasional tentang itu. Beliau menerima pula tradisi ijma' atau konsensus ulama sebagai sumber ketetapan hukum, meskipun tidak mengembangkan teori sendiri dalam masalah itu. Dengan demikian dalam pendirian As-Syafi'i diakui adanya empat dasar penetapan fiqh, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tokoh Fiqh ini kemudian dianggap sebagai pendiri madzhab Syafi'i, madzhab yang paling banyak dianut oleh kaum muslimin di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ahmad ibnu Hanbal (wafat 855 M) meneruskan paham Syafi'i lalu mengembangkan metodenya sendiri, khususnya dalam masalah periwayatan hadits. Ajaran-ajaran beliau kemudian melahirkan madzhab baru yang dikenal sebagai madzhab Hanbali.

Empat ahli Fiqh terkemuka tadi, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, As-Syafi'i dan Ibnu Hambal di kemudian hari dipandang sebagai panutan di bidang Fiqh bagi kelompok Ahlus Sunnah wal Jama'ah, kelompok yang berkembang sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan kaum Mu'tazilah. Perbedaan pokok kedua kelompok ini sebenarnya terletak di bidang ilmu Kalam (theologi), tetapi dalam beberapa hal merembet juga dalam masalah hukum. Kaum Mu'tazilah, yang dipelopori oleh Al-Washil ibnu Atha' (wafat 749 M), dipandang sangat mementingkan rasionalitas sehingga sering kali menolak Sunnah Rasul serta yurisprudensi para sahabat dan tabi’in (ulama sesudah generasi sahabat) kalau tidak sesuai dengan alur pikiran rasional mereka.

Perlu kita catat bahwa pada masa tersebut belum ada kodifikasi hadits Rasul. Meskipun As-Syafi'i sudah membangun teori tentang itu, tetapi pengembangannya baru dilakukan oleh Al-Bukhari (wafat 870 M), seorang 'alim yang dengan ketekunan luar biasa meneliti dan menyaring ribuan hadits sehingga dapat diperoleh hadits-hadits yang dianggap benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Usaha Bukhari ini kemudian diteruskan oleh para ahli hadits lainnya seperti Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Turmudzi, dan An-Nasa'i. Kodifikasi hadits memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi perkembangan pemahaman Islam, khususnya bagi kaum Sunni yang banyak menyandarkan pahamnya kepada keterangan Rasulullah SAW.

Ilmu Fiqh yang dikembangkan oleh para 'ulama tadi melahirkan metodologi penetapan hukum, dan sekaligus melakukan penetapan hukum secara rinci beserta dengan alasannya. Fiqh mengelompokkan perintah dan larangan itu ke dalam lima kategori yaitu wajib (harus dilakukan), mandub atau sunnat (dianjurkan untuk dilakukan), mubah (boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan), makruh (seyogyanya ditinggalkan), dan haram (harus ditinggalkan).

Penggolongan ini merupakan pemikiran para ahli Fiqh yang didasarkan kepada pemahaman mereka terhadap Al Qur’an, Al Hadits, dan praktek para sahabat serta ulama-ulama terdahulu. Fiqh juga membagi-bagi untuk suatu pekerjaan ibadah, mana yang rukun (yang apabila ditinggalkan pekerjaan itu menjadi tidak sah), mana yang wajib (apabila ditinggalkan menyebabkan dosa tetapi pekerjaan itu sendiri tetap sah), dan mana yang adab atau sunnat. Kategorisasi dan penggolongan itu, bagaimanapun, mempermudah orang yang merasa tidak mampu melaksanakan semua perintah atau tidak bisa meninggalkan semua larangan. Meskipun para sahabat melaksanakan semua seruan Rasul dengan tidak memilih dan memilah ajaran, tetapi umat dari berbagai generasi kemudian memang memerlukan kategorisasi tersebut.

Tentang adanya perbedaan penetapan di antara para ahli Fiqh, hal ini sudah dimulai pada zaman Rasul sendiri. Beliau memberi kelonggaran untuk menetapkan hukum dengan akal pikiran, karena yang dipentingkan nampaknya adalah nilai dan semangat melakukan perbuatan dan bukan bentuk perbuatan itu sendiri. Sekiranya beliau menetapkan hukum rinci secara kaku, maka dinamika perkembangan hukum tidak akan terwujud dan di kemudian hari hukum Islam akan mengalami kesulitan tatkala dihadapkan dengan situasi yang berkembang dengan cepat.

Maka beliau memberi contoh dengan membiarkan dua orang melakukan hal yang berbeda pada situasi yang sama, karena masing-masing mempunyai persepsi sendiri terhadap perintah yang diberikan kepada mereka, tetapi memiliki semangat yang sama baik untuk melaksanakan perintah itu dengan benar. Sebagai contoh, Rasul mengrimkan sejumlah orang ke suatu tempat dan menyuruh mereka shalat Ashar apabila sampai di tempat yang dituju.

Tetapi karena perjalanan terhambat, timbul masalah. Sebagian melaksanakan shalat di perjalanan dengan alasan bahwa Rasul tidak akan senang apabila shalat dilambatkan, dan sebagian melaksanakan shalat di tempat tujuan dengan alasan mentaati perintah. Ternyata keduanya dipuji oleh Rasul. Dengan demikian maka perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam Fiqh semestinya tidak akan menyebabkan perselisihan, selagi didasari oleh semangat mencari kebenaran, dan bukan mencari kemenangan. Itulah yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap Mukmin yang melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.


Karena luasnya cakupan Ilmu Fiqh, ulama mengelompokkannya ke dalam beberapa bidang kajian. > Yang pertama adalah Fiqh Ibadah, yaitu hukum yang berkenaan dengan ibadah ritual (Shalat, Zakat, Puasa, Haji, dan sebagainya). > Yang kedua disebut Akhwalus Sakhsyiyyah, yaitu hukum masalah keluarga seperti Nikah, Talak, keturunan, nafkah). > Yang ketiga Fiqh Mu’amalah, yaitu hukum-hukum masyarakat yang berkenaan dengan harta dan hak-hak sosial. > Yang keempat adalah Jinayah atau hukum pidana. > Yang kelima Ahkamul qadha atau hukum perdata. > Yang keenam, Siyasah Syar’iyyah atau hukum tatanegara. > Yang ketujuh ialah Huququd Dauliyah atau hukum internasional. > Yang kedelapan adalah ‘Adab yaitu hukum mengenai akhlak, membicarakan masalah baik dan buruk. [Sakib Machmud]

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar